RAPAT KERJA WIDYAISWARA DAN INSTRUKTUR TAHUN 2013

 

Rapat Kerja Widyaiswara dan Instruktur

 

Penguatan sistem penyelenggaraan pelatihan KP berbasis kompetensi tersebut menjadi tuntutan pasar tenaga kerja dan persaingan industri di pasar global, di mana penggunaan teknologi dan informasi sebagai unggulan di samping faktor ekonomis menuntut kebutuhan tenaga kerja profesional yang memenuhi standar kualifikasi tenaga kerja berbasis knowledge, skill dan attitude, serta keterampilan sosial (social skill). Sedangkan pemenuhan kualitas dan kuantitas  tenaga kerja tersebut tidak terlepas dari keberadaan instruktur yang berperan penting dalam penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi atau competency based training sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003.

 

Rapat Kerja Widyaiswara dan Intruktur yang diselenggarakan di Batam tanggal 21 - 23 Maret 2013 merupakan salah satu upaya Pusat Pelatihan KP dalam dalam mendukung keberhasilan program-program KKP baik di tahun 2013 dan 2014, khususnya dukungan terhadap prioritas ke-5 pembangunan kelautan dan perikanan dalam kerangka Minapolitan, Industrialisasi, dan Blue Economy yaitu penguatan kapasitas SDM KP, dimana Widyaiswara/Instruktur merupakan ujung tombak yang memiliki peran strategis dalam upaya meningkatkan kapasitas dan menyiapkan SDM KP. Secara internal, Rapat Kerja ini merupakan bagian dari strategi revitalisasi unsur pelatihan, yaitu unsur tenaga kepelatihan.

 

Sebagai tindak lanjut Rakornas KKP, dimana Menteri Kelautan dan Perikanan telah menetapkan Minapolitan, Industrialisasi, dan Blue Economy sebagai pilar dasar paradigma pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2013-2014 dengan memperhatikan faktor kawasan, modernisasi dan lingkungan dengan pendekatan KKP incorporated dan dilanjutkan dengan Rakernis BPSDMKP, dimana strategi yang ditetapkan oleh BPSDMKP adalah Sinergi Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Pusat dan Daerah serta Pemangku Kepentingan (KKP Incorporated) melalui sumber daya tersedia, dimana salah satu upaya yang ditempuh untuk mencapai tujuan tersebut adalah melalui Penguatan Penyelenggaraan Pelatihan bagi Masyarakat dan Aparatur Kelautan dan Perikanan Berbasis Kompetensi.  

 

Disamping itu, dalam upaya peningkatan kapasitas aparatur, lembaga diklat BPPP maupun BDA membutuhkan kesiapan dalam menerima dan mengimplementasikan pembaharuan sistem diklat aparatur. Dimana, untuk keberhasilan implementasi pembaharuan tersebut, menuntut kesiapan SDM Kediklatan, program diklat, dan fasilitas diklat, baik sarana maupun prasarana kediklatan.

 

Rencana pembangunan teaching factory di seluruh Balai Diklat di Tahun 2013 dengan total anggaran ± Rp.25 M, merupakan salah satu strategi revitalisasi unsur-unsur pelatihan dan upaya penerapan pelatihan berbasis kompetensi. Teaching factory ini merupakan terobosan baru bagi Balai Diklat dan tidak dapat disangsikan lagi, bahwa untuk menciptakan lulusan pelatihan yang kompeten dan siap kerja sesuai tuntutan dunia kerja, maka pelatihan berbasis dunia kerja adalah salah satu solusinya.

 

Sehubungan dengan hal tersebut, widyaiswara maupun instruktur  perlu meng up grade  kemampuannya  baik dalam menjalankan peran sebagai fasilitator, mentor maupun assessor, mulai dari bagaimana mengidentifikasi kompetensi, melaksanakan pelatihan, melatih, mengarahkan sampai melakukan evaluasi dan menilai peserta pelatihan, baik melalui pendidikan formal, pelatihan, maupun magang di lembaga pelatihan maupun lembaga pendidikan sesuai dengan teknis teaching factory yang akan dibangun, serta sebagai upaya memenuhi semakin beragamnya kebutuhan (needs) kompetensi dari peserta latih.

 

Sampai dengan saat ini ditengarai masih terdapat beberapa permasalahan terkait tenaga kepelatihan, antara lain adalah : jumlah widyaiswara / instruktur yang terbatas, penyelenggaraan diklat bagi widyaiswara/instruktur yang diselenggarakan oleh lembaga pembina diklat maupun instansi pembina diklat teknis/fungsional masih terbatas, masih banyaknya widyaiswara/instruktur yang belum mengikuti Training of Trainer (ToT), masih banyaknya pengelola pelatihan yang belum mengikuti Management of Training (MoT) dan penyelenggara pelatihan yang belum mengikuti Training of Course (ToC), kurangnya kualitas dan kuantitas widyaiswara/instruktur yang menguasai substansi teknis, serta masih perlunya meng-upgrade kemampuan widyaiswara/instruktur berdasarkan kemampuan teknis dan spesialisasi yang dimiliki oleh widyaiswara/instruktur sesuai tuntutan kebutuhan pemenuhan kompetensi peserta latih, khususnya dalam penyelenggaraan diklat aparatur, dimana jumlah kebutuhan diklat prajabatan dan struktural semakin menurun. Disamping itu, keberadaan P2MKP selain sebagai mitra dalam penyelenggaraan pelatihan, juga menjadi motivator bagi widyaiswara/instruktur untuk terus meningkatkan kemampuannya.

 

Dengan adanya rapat kerja widyaiswara dan instruktur yang dilaksanakan dengan tema “Peningkatan Kapasitas Tenaga Pelatih dalam rangka Minapolitan, Industrialisasi Kelautan dan Perikanan berbasis Blue Economy” menghasilkan beberapa rekomendasi dan solusi terhadap beberapa permasalahan terkait tenaga kepelatihan, baik widyaiswara/instruktur maupun pengelola pelatihan, untuk selanjutnya menjadi rencana tindaklanjut, sehingga ke depan peran Balai Diklat akan lebih optimal dan terdepan dalam upaya peningkatan kapasitas SDM KP.  

 

Dalam rapat kerja widyaiswara dan instruktur diikuti oleh tenaga pelatih baik widyaiswara dan instruktur lingkup Unit Pelaksana Teknis (UPT) Puslat KP diantaranya BDA Sukamandi, BPPP Tegal, BPPP Banyuwangi, BPPP Aertembaga, BPPP Medan, BPPP Ambon. Sebagai rangkaian kegiatan rapat kerja widyaiswara dan instruktur dilaksanakan pula patok banding ke Balai Pelatihan Kesehatan, Batam dan Teaching Factory di Politeknik Negeri Batam. Tujuan patok banding sebagai benchmark untuk memotivasi rencana pengembangan dan peningkatan kapasitas BPPP lingkup Pusat pelatihan.

 

Kegiatan rapat Kerja Widyaiswara dan Instruktur dibuka oleh Kepala Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan. Dalam sambutannya, beliau berharap melalui kegiatan Rapat Kerja Widyaiswara dan Instruktur dapat dihasilkan suatu model sistem pelatihan yang partisipatif yang menjamin terselenggaranya pelatihan yang produktif, efektif dan efisien, dinamis dan profesional dalam meningkatkan kapasitas SDMKP secara mandiri dan menjadikan widyaiswara/instruktur  sebagai konsultan serta mitra bagi pelaku utama/usaha perikanan dalam pendampingan dan  pengembangan kemampuan berusaha di bidang perikanan. Selain itu dapat  terpenuhinya standar-standar penyelenggaraan pelatihan sebagai bentuk penjaminan mutu terhadap penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi, sehingga outcome sesuai indikator kinerja pelatihan dapat terwujud dan terukur secara akuntabel, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan ke masyarakat.

 

Untuk dapat mewujudkan semua itu, maka dibutuhkan komitmen semua pihak untuk selalu meningkatkan kapasitas dan profesionalisme sebagai widyaiswara/instruktur.